TIPS PEMINJAMAN MODAL KOPERASI KE LPDB

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengalokasikan fasilitas pembiayaan syariah sebesar Rp600 miliar tahun 2017. Koperasi dan UKM bisa memanfaatkan fasilitas ini.

Penyaluran pembiayaan syariah, secara teknis, LPDB akan bekerja sama dengan perhimpunan Baitul Maal wat Tanwil (BMT) atau koperasi simpan pinjam syariah (KSPS) dan akan  membuka peluang kepada mitra untuk bisa mengakses dana bergulir langsung dari LPDB asalkan memenuhi syarat dan pengembalian pinjaman harus tepat waktu jika tidak waktu maka akan bermasalah

Sekadar informasi, tahun ini, dana bergulir dianggarkan sebesar Rp1,5 triliun yang terdiri atas pinjaman syariah sebesar Rp600 miliar dan konvensional Rp900 miliar.

Dilansir dari laman Dinas KUKM Pemprov Jawa Barat, dana bergulir ini adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi koperasi dan UKM yang berada di bawah pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM. Dana bergulir ini disalurkan oleh LPDB Kementerian Koperasi dan UKM.

Cara Ajukan Proposal Pembiayaan Syariah dari Pemerintah

syarat utama yang harus dipenuhi. Jika syarat ini tidak dipenuhi, dua pihak ini tidak akan bisa menggunakan pembiayaan syariah dari LPDB Kementerian Koperasi dan UKM.

Syarat utamanya yaitu : Koperasi atau UKM harus sudah berbadan hukum, minimal 2 tahun

Koperasi

1.       Koperasi yang telah berbadan hukum.

2.       Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir.

3.       Legalitas pengurus dan pengawas:

a.       Photocopy KTP

b.      Photocopy Kartu Keluarga

c.       Photo copy buku nikah (jika sudah menikah)

d.      Photocopy berita acara pengangkatan pengurus dan pengawas

4.       Memiliki Kantor dengan status jelas, dengan menyerahkan bukti  status kepemilikan kantor (milik sendiri/sewa).

5.       Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir.

6.       Memiliki NPWP dan surat keterangan domisili.

UKM

1.       Usaha yang akan dibiayai layak secara bisnis.

2.       Memiliki badan usaha atau usaha perorangan yang mempunyai legalitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

4.      Melaporkan laporan keuangan 2 (dua) tahun terkahir dan memperoleh          keuntungan.

5.      Memiliki laporan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk jumlah pinjaman diatas Rp1.000.000.000,- (Satu miliyar rupiah), atau dalam proses audit untuk laporan keuangan terakhir.

6.      Memiliki kantor dengan status jelas dengan menyerakhan bukti status kepemilikan kantor (milik sendiri/sewa).

Proposal permohonan pembiayaan ini dikirimkan via pos ke Gedung LPDB-KUMKM, Jalan Letjend M.T. Haryono Kav.52-53, Jakarta 12770. Proposal ini akan diproses dalam waktu 15 hari, itu pun jika dokumennya sudah lengkap semua.

Apabila ada UKM belum berbadan hukum namun ingin menggunakan fasilitas ini, tentu masih bisa. Tapi, syaratnya, UKM tersebut menjadi anggota dari koperasi yang mengajukan pembiayaan dari dana bergulir.

Jumlah Dana yang Bisa Dipinjam

Ada ketentuan besaran dana yang bisa dipinjam dari dana bergulir ini. koperasi bisa meminjam dana minimal Rp150 juta, sedangkan UKM Rp250 juta dan maksimal sesuai kemampuan Koperasi dan UKM tersebut. LPDB Kementerian Koperasi dan UKM pun mengenakan tarif pelayanan sebesar 7 persen untuk koperasi simpan pinjam, sedangkan UKM 4,5   persen.

Tenor pinjaman pun berbeda-beda. Waktu pelunasan utang untuk UKM lebih lama daripada koperasi. Jika koperasi hanya mendapat waktu pelunasan utang 3-5 tahun, UKM mendapatkan waktu 8-10 tahun.

Setelah proposal diterima maka dilakukan kunjungan lapangan (4 hari) baru kemudian dilakukan analisa bisnis, yuridis, dan risiko (3 hari), lalu terjadi diskusi oleh komite pinjaman/pembiayaan (1 hari). Setelah disetujui komite maka dikirimkan surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP3). SP3 ini wajib dibaca oleh pelaku ekonomi (4 hari). Jika pengirim proposal setuju akan isi SP3 tersebut maka baru dilakukan akad (1 hari) dan kemudian dilakukan pencairan dana (1 hari). Jika proposalnya telah memenuhi persyaratan maka dari proses proposal diterima hingga pencairan dana rata-rata memakan waktu 15 hari kerja.

Untuk mendapatkan dana bergulir ini maka pelaku ekonomi perlu memberikan lima jaminan karena jika tidak ada jaminan dikuatirkan risiko kredit macet akan besar. Kelima jaminan tersebut yaitu :

1.      personal guarantee,

2.      fidusia piutang,

3.      cash collateral,

4.      fixed asset,dan lembaga penjaminan.

5.      Aset penting dan dipersyaratkan oleh BPK untuk mengurangi risiko moral hazard.

Saat ini hal yang memberatkan operasional LPDB yakni tidak memiliki kantor cabang karena dilarang oleh UU no 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Perpres No 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Untuk memperkuat peran LPDB maka dibuat satgas monitoring dan evaluasi di Surakarta dan Makassar pada tahun 2016. Wilayah kerja Surakarta meliputi Jawa Tengah, Jawa timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk Makassar, wilayah kerjanya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Tugas satgas di antaranya memberikan bimbingan teknis tentang tata cara pembuatan proposal, menerima proposal permohonan pinjaman dari KUMKM, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pinjaman/pembiayaan yang telah disalurkan LPDB UMKM dan sebagainya.

Permasalahan lainnya yakni risiko moral hazard dari penerima dana sehingga saat ini persyaratan makin diperketat terutama dari segi jaminan fixed asset. Untuk mengamankan uang negara ini LPDB bekerja sama dengan kejaksaaan.

 link LPDB dan format proposal